10 Tahun UU KIP, Keterbukaan Informasi Masih Belum Maksimal

oleh -
Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat.
Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Foto : Istimewa

Hari ini, Senin (30/4/2018) genap 10 tahun Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan. Meski efektif dua tahun setelah diundangkan, namun tetap saja keterbukaan informasi baru sebatas ‘Lips Service’.

Komisi Informasi (KI) Pusat memperingatinya lewat forum dialog bertemakan Refleksi Satu Dasawarsa UUKIP di Gedung Kominfo lantai delapan dengan pembicara Dirjen IKP Niken dan Komisioner KI Pusat Romanus danĀ  mantan Anggota DPR RI Paulus Widyanto, dihadiri KI se Indonesia dan badan publik tingkat pusat, Senin.

Menyikapi 10 tahun UUKIP, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Syamsu Rizal mengatakan, satu dasawarsa Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah momen penting.

“Terus terang para penerima amanat yakni anggota komisi informasi di seluruh Indonesia oleh UU diberi wewenang mengawal keterbukaan, menilai masih jauh dari harapan UU, soal keterbukaan informasi publik di negara ini,” kata Syamsu Rizal.

Menurutnya, bahkan penghargaan terkait 10 tahun UU 14 tahun 2008 belum maksimal.

“Ada Permendagri 3 tahun 2017, tapi aplikasinya di daerah masih banyak yang tidak paham atau pura-pura paham namun penerapannya masih minim. Padahal Permendagri itu lahir karena UU 14 tahun 2008 yang merupakan regulasi martil pemecah kotak pandora ketertutupan informasi badan publik di era sebelum reformasi,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua KI Sumbar Arfitriati menyebutkan, hingga saat ini, UU-KIP dilaksanakan setengah hati oleh banyak badan publik.

“Upaya KI sudah maksimal ada sosialisasi ada, monitoring evaluasi dilakukan ke badan publik, tapi faktanya pengarusutamaan keterbukaan informasi sampai 10 tahun UU KIP, maaf masih berjalan seperti siput,” tambah Arfitriati.

Sementara Komisioner KI Sumbar lainnya, Adrian Tuswandi menilai belum masivenya keterbukaan informasi publik dikarenakan ketidakadaannya niat pimpinan badan publik.

“Lambat jalannya ya, itu karena ketakadaan niat pimpinan badan publik, dan masih menganggap terbuka informasi adalah momok menakutkan, karena merasa program dan anggaran adalah mereka (badan publik,-red) yang punya dan tahu, rakyat jangan sampai tahu,” kata Adrian.

Ketidaktulusannya itu menurut Adrian, akibat berbanding lurus dengan prilaku korupsi.

“Padahal kalau badan publik terbuka maka prilaku koruptif pasti bisa ditekan kasusnya, karena tahu rakyat mengawasi kerja badan publik tersebut,” tegas Adrian.

Sedangkan Sondri mengakui kerja keras KI Sumbar masuk empat tahun masa tugas sudah sangat luar biasa.

“Dengan pola pelemahan dilakukan oleh oknum yang tidak pro keterbukaan dan tidak inginkan KI bekerja maksimal, seperti tak ada dana di awal tahun 2007 lalu misalnya, tapi kerja keterbukaan tetap kita gelar, namun kerja-kerja KI Sumbar dalam aplikasi badan publik masih jauh panggang dari api, dan berani saya katakan keterbukaan informasi masih belum prioritas bagi mereka (badan publik),” kata Sondri.

Demikian juga Komisioner KI Sumbar lainnya Yurnaldi mengatakan, keterbukaan informasi publik masih berproses.

“Kerja KI sudah on the tract, saya optimis ada cahaya terang keterbukaan di ujung perjalananya, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil,” harap Yurnaldi.

Kunci dari sisi positif terapkan keterbukaan informasi adalah kalau bersih tak perlu risih, terbuka saja belum tentu publik percaya. “Apalagi tertutup,” kata Yurnaldi.

Sedangkan pada materinya, Dirjend IKP Kemenkominfo, Niken mengatakan untuk tataran badan publik keterbukaan sudah menjadi keharusan.

“Apalagi Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Kominfo sangat tahu pentingnya keterbukaan informasi, tapi keterbukaan itu tentu harus ada batasannya, sehingga informasi terbuka tidak terjebak hoax yang menyesatkan publik banyak,” ujar Niken.

No More Posts Available.

No more pages to load.