Pemkab Tanah Datar ‘Teken’ Nota Kesepahaman dengan Ombudsman

oleh -

Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Ombudsman RI, Pemprov Sumbar, dan UNP di Aula Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Senin 14 Oktober 2019.

Untuk pemerintah provinsi Sumatera Barat oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dan Universitas Negeri Padang oleh Rektor UNP Prof. Ganefri.

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma usai penandatanganan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombusman RI termasuk Ombusman RI Perwakilan Sumatera Barat atas kerjasama yang sudah baik selama ini.

“Kita sudah komit terhadap peningkatan pelayanan publik di Tanah Datar dan ini termasuk salah satu program prioritas selain pembangunan kualitas SDM, pertanian dan pariwisata,” ucap Wabup.

Secara bertahap, jelas Zuldafri yang didampingi Asisten Administrasi Umum Hefy Rahmi Harun, Kabag Organisasi Adriyanti Rustam, Kabag POD Herison, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal dan Kasubag pada Bagian Hukum Andi Rahman, mengatakan pemerintah daerah sudah membenahi pelayanan terutama di instansi pelayanan seperti RSUD, Dukcapil dan PMPTSP dan Naker hingga ke nagari.

Selain itu pemerintah daerah mendorong perangkat daerah dan pemerintahan nagari melahirkan inovasi-inovasi baru pelayanan publik sehingga diharapkan lahir excellent service (pelayanan prima), pelayanan dengan prinsip mudah, efektif dan efisien.

“Untuk pemerintah nagari kembali kita dorong melahirkan inovasi pelayanan publik dan ini sudah diinisiasi oleh Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmi Harun dengan Si Nova Layani Mentari (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Nagari) dan kita apresiasi kegiatan ini,” sebutnya lagi.

Sebelumnya Kepala Ombusman Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Tanah Datar yang punya komitmen tinggi terhadap pelayanan publik.

“Tahun 2017 lalu, Tanah Datar sudah masuk Zona Hijau, daerah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dan sekaligus Tanah Datar mengajukan MoU kerjasama dengan Ombusman RI,” jelas Yefri.

Adapun MoU ini memuat ruang lingkup pelayanan publik untuk kegiatan pengawasan pelayanan publik, koordinasi dan percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, diseminasi dan pengkajian regulasi, menjalin komunikasi serta pertukaran informasi dan data yang diperkenankan peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM serta pengembangan kebijakan.

Sementara Kepala Ombusman RI Prof. Amzulian Rifai mengatakan pemerintah di seluruh periode berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Perbaikan kualitas pelayanan publik sudah menjadi tuntutan seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik itu sendiri,” sampainya.

Dijelaskan kehadiran Ombusman untuk mengawasi lembaga dan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. “Angka pengaduan ke Ombusman RI yang terus meningkat menunjukkan masyarakat sudah melek pelayanan dan ini perlu dibenahi secara terus-menerus agar negara kita semakin baik,” urainya lagi.

Terkait MoU, Amzulian sampaikan ini sebagai pintu masuk komunikasi yang lebih mudah dengan instansi membenahi kualitas pelayanan publik serta program-program yang bisa mendukung.