Pemko Padang Sosialisasikan Ranperda APBD

oleh -
Wakil Walikota Padang Emzalmi pada Sosialisasi Ranperda tentang APBD Kota Padang tahun 2018 yang jajaran ruang lingkup Pemko Padang di ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aia Pacah, Kota Padang, Kamis (28/9/2017).
Wakil Walikota Padang Emzalmi pada Sosialisasi Ranperda tentang APBD Kota Padang tahun 2018 yang jajaran ruang lingkup Pemko Padang di ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aia Pacah, Kota Padang, Kamis (28/9/2017).
Wakil Walikota Padang Emzalmi pada Sosialisasi Ranperda tentang APBD Kota Padang tahun 2018 yang jajaran ruang lingkup Pemko Padang di ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aia Pacah, Kota Padang, Kamis (28/9/2017).
Wakil Walikota Padang Emzalmi pada Sosialisasi Ranperda tentang APBD Kota Padang tahun 2018 yang jajaran ruang lingkup Pemko Padang di ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aia Pacah, Kota Padang, Kamis (28/9/2017).

Pemerintah Kota (Pemko) Padang mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

Hal ini berkaitan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wakil Walikota Padang Emzalmi mengatakan, sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat yang bertujuan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD.

Untuk melakukan hal itu, digelarlah Sosialisasi Ranperda tentang APBD Kota Padang tahun 2018 yang jajaran ruang lingkup Pemko Padang di ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aia Pacah, Kota Padang, Kamis (28/9/2017).

Sehubungan dengan itu, diharapkan kegiatan sosialisasi ini semua unsur masyarakat ikut terlibat dan memantau setiap pembangunan yang dilakukan Pemko Padang. Sehingga, semua kebijakan yang akan dilaksanakan akan lebih terarah dan menyerap kebutuhan masyarakat.

“Maka untuk menjaga singkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah, jadi penuyusunan rancangan APBD tahun 2018 berdasarkan kepada rancangan kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2018,” kata Emzalmi.

Dengan demikian, para peserta, baik yang mewakili agar menyampaikan pembahasan sosialisasi ini kepada pemimpinnya pada SKPD masing-masing. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tahun 2018 adalah terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sedangkan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara Rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, baik terhadap pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Untuk pendapatan asli daerah,

Wawako Emzalmi menyampaikan, pendapatan asli daerah yang akan diterima bersumber dari pajak daerah, retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah.

“Terkait hal peningkatan pendapatan asli daerah, sejumlah upaya terus dilakukan dengan cara meningkatkan potensi perpajakan, penyempurnaan sistem informasi teknologi,perbaikan kualitas petugas pajak, dan meningkatkan kebutuhan wajib pajak,” jelas Emzalmi.

Sementara untuk pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implementasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.